• Tue. Jun 18th, 2024

UBICO News

Portal Berita Akuntansi, Pajak, Keuangan dan Bisnis Terpercaya

Busines using a computer to complete Individual income tax return form online for tax payment. Government, state taxes. Data analysis, paperwork, financial research, report. Calculation tax return.

Istilah perpajakan sangat banyak, seperti: utang pajak, pajak terutang, beban pajak, dan pajak dibayar dimuka. Tentu masing-masing memiliki konsekuensi perpajakan tertentu, seperti: wajib bayar, jatuh tempo, dan sanksi pajak. Istilah-istilah tersebut terkadang membuat bingung, dan bahkan membuat wajib pajak terjebak sanksi karena ketidak mengertiannya. Kalau sudah sanksi pajak, bisa jadi akan mengganggu aktivitas bisnis yang tengah dijalankan.  

Oleh sebab itu sebagai wajib pajak baik pribadi atau badan usaha, penting mengerti setiap istilah tersebut. Karena akan sangat membantu dalam proses perpajakan. Dan tentunya akan menghindarkan dari sanksi pajak seperti yang telah disebutkan. Dalam artikel ini, kita akan memulai untuk memahami 4 istilah dalam perpajakan, yaitu: utang pajak, beban pajak, pajak terutang, dan pajak dibayar dimuka.

Istilah Perpajakan: Utang pajak dan beban pajak

Utang pajak biasa disebut pula dengan beban pajak, ada pula yang menyebutnya sebagai tunggakan pajak. Utang pajak adalah tagihan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sesuai nama dan pengertiannya, maka istilah ini akan berdampak pada pengeluaran aset terutama kas, berupa pembayaran pajak. Penghitungan beban pajak ini, dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak atau pejabat pajak). Umumnya beban pajak terdiri dari: denda, bunga, atau bahkan utang atas kewajiban pajak penghasilan badan. Saat jatuh tempo, beban pajak ini akan ditagih oleh fiskus. Tunggakan pajak ini adalah bentuk dari official assessment system yang dijadikan dasar penagihan pajak.

Utang pajak yang jatuh tempo akan ditagih, karena ada ketetapan hukum yang mengaturnya, yaitu Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak wajib dibayar, termasuk didalamnya sanksi administrasi berbentuk denda, bunga atau peningkatan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak ataupun surat sejenisnya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelanggaran terhadap pasal ini, yakni saat wajib pajak melanggar tenggat waktu penyelesaian beban pajak, akan menimbulkan tuntutan hukum dari pemerintah. 

Timbulnya Beban Pajak

Beban pajak timbul karena dua kondisi, yakni material dan formil. Beban pajak karena kondisi material timbul karena adanya peraturan perundangan yang kemudian memicu timbulnya utang, seperti: memperoleh undian, melakukan ekspor-impor, dan sebagainya. Sedangkan utang pajak sebab kondisi formil terjadi karena fiskus telah mengeluarkan suatu ketetapan tentang utang pajak, seperti: pelunasan pajak bumi dan bangunan. 

Untuk bebas dari utang pajak, dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut: kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, penghapusan, dan pembayaran pajak.

Istilah Perpajakan: Pajak Terutang

Pajak terutang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sesuai pengertian tersebut, maka pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, dan tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan seperti: bunga, denda, dan lainnya. Tidak ada jatuh tempo untuk pelaporan pajak terutang, karena ini merupakan wujud dari self assessment system. Sehingga tidak menjadi dasar dalam melakukan tindakan penagihan pajak.

Meski dilakukan mandiri oleh wajib pajak, penghitungan pajak terutang harus dilakukan, karena ada dasar hukum yang mengaturnya. Pajak terutang diatur dalam tiga perundangan berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Timbulnya pajak terutang

Mengenai jenis pajak terutang, terbagi menjadi tiga yaitu: PPh terutang, PPN terutang, dan PPnBM terutang. Masing-masing pajak terutang tersebut timbul karena wajib pajak termasuk dalam kategori pembayar pajak sesuai peraturan perundangan yang telah disebutkan. memiliki penghitungan tersendiri yang diwujudkan dalam prosentase. 

Manfaat dari penghitungan pajak terutang adalah wajib pajak mengetahui kewajiban pajak yang harus dibayarkannya, dan pengembalian (restitusi) pajak dari kelebihan pembayaran pajak. Oleh sebab itu ada istilah pengkreditan dan pengembalian pajak terutang. Pengkreditan pajak erat kaitannya dengan PPN, yakni kurang bayar atau lebih bayar pajak. Apabila kurang bayar, maka timbullah utang pajak. Jika lebih bayar, akan menimbulkan pengembalian atau restitusi pajak terutang. Kalau sudah demikian antara wajib pajak dan fiskus bisa saling terbuka mengenai perpajakan. 

Untuk bebas dari pajak terutang tentu saja tidak bisa dilakukan selama masih menyandang status sebagai wajib pajak. Baru apabila sudah tidak berstatus wajib pajak, akan bebas dari penghitungan pajak terutang.

Istilah Perpajakan: Pajak dibayar dimuka

Kalau istilah perpajakan yang ini, timbul karena wajib pajak telah membayar kewajiban pajaknya, sebelum masa jatuh tempo. Jadi tidak berbeda dengan istilah akuntansi yakni beban dibayar dimuka, yakni beban yang dibayarkan sebelum menggunakan manfaat dari beban tersebut. Sehingga pengertian pajak dibayar dimuka adalah uang muka pajak yang pada akhir tahun, yang nantinya akan menjadi pengurang dari pajak terutang. Untuk menghitung pajak dibayar dimuka ini, tentu saja dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Caranya adalah dengan mencocokkan antara pajak terutang dengan beban pajak. Jika ada lebih bayar, maka bisa dimasukkan dalam pajak dibayar dimuka jika tidak ditagihkan. Kalau kurang bayar, ya sudah pasti timbul beban pajak yang harus dibayar tepat waktu, jika tidak ingin mendapatkan sanksi.  

Timbulnya pajak dibayar dimuka

Umumnya pajak dibayar dimuka timbul karena: kelebihan pembayaran pajak (misalnya PPN masukan atau lebih bayar) yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap liabilitas pajak masa berikutnya; atau kelebihan jumlah PPh yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut. Oleh karenanya, ada pos-pos tertentu untuk pajak dibayar dimuka ini, seperti: pajak dibayar dimuka PPh pasal 21, pajak dibayar dimukan PPh pasal 22, dan sebagainya menyesuaikan dengan jenis pajaknya.

Apakah hanya 3 istilah tersebut yang perlu dipahami dalam perpajakan? Oh, tidak, masih ada banyak lainnya yang perlu kamu tahu. Apalagi perpajakan adalah hal yang dinamis, selalu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Sehingga dijamin akan selalu ada istilah baru di dalamnya, yang lagi-lagi berpengaruh terhadap proses perpajakan yang kamu lakukan.

Jadi makin pusing? Khawatir pajak mu tidak tepat bayar, atau terkena denda pajak? Serahkan saja urusan pajakmu pada ahlinya. Kamu bisa mendapatkan banyak konsultan online dan offline untuk solusi perpajakanmu. Salah satunya adalah melalui ubico, konsultan keuangan dan perpajakan. Sehingga kamu tinggal fokus bekerja, bisnis, dan mencari uang, sedangkan perkara perpajakan serahkan pada kami.

Atau kamu justru tertantang untuk mempelajari pajak lebih jauh? Kalau sudah demikian kami hanya bisa membantu melalui artikel-artikel menarik dan ciamik di ubiconews. Jadi jangan sampai ketinggalan setiap update dari website ini. Karena akan menjadikanmu semakin pintar dan melek pajak.

Selamat hari senin, dan kembali menghasilkan karya yang terbaik untuk dunia!

By Wewin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *