• Sun. Sep 25th, 2022

UBICO News

Portal Berita Akuntansi, Pajak, Keuangan dan Bisnis Terpercaya

Tarif PPN Naik Jadi 12%, Simak Penjelasan Lengkap Menteri Keuangan RI

Kemarin, selasa (29/06/2021) media sosial menghangat dengan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dengan kenaikan tarif umum yang semula 10% menjadi 12%.

Kenaikan Tarif Umum, Multitarif

Rencana kenaikan tersebut, menurut menteri keuangan dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi wajib pajak. Karena menurut beliau, satu tarif tunggal yang telah berlaku, belum mencerminkan keadilan.

Untuk mewujudkan keadilan, maka tarif umum sebagaimana disebutkan di awal, akan dinaikkan dari 10% menjadi 12%. Kemudian juga akan diperkenalkan range tarif 5% hingga 25%.

Kementerian keuangan sendiri telah mempertimbangkan kenaikan tersebut dengan seksama. Salah satunya adalah dengan mempelajari tarif PPN di negara lain. Rata-rata negara di dunia mengenakan tarif PPN antara 11-20%. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara, yang tarif PPN-nya hanya 10%.

Sebagai kompensasi rencana kenaikan tersebut, akan dilakukan beberapa penyesuaian.

Barang Dikecualikan Dari PPN

Untuk barang-barang yang dikecualikan dari PPN akan dikurangi. Artinya akan semakin banyak barang dan jasa yang dikenakan PPN.

Meski demikian, PPN atas barang dan jasa, yang dibutuhkan masyarakat banyak akan dikenakan tarif PPN lebih rendah, bahkan mungkin bisa bebas PPN. Termasuk barang dan jasa yang dimaksud adalah barang kebutuhan pokok dan jasa pendidikan, yang beberapa bulan terakhir membuat heboh.

Dari penata ulangan tersebut, harapannya ada tambahan pajak yang masuk. Kemudian tambahan tersebut akan dijadikan subsidi bagi masyarakat tidak mampu, yang jumlahnya semakin bertambah terdampak pandemi.

PPN PMSE

PPN lainnya yang sedang dikejar oleh pemerintah adalah perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Karena masih tergolong objek pajak baru, maka sosialisasi terus dilakukan.

Meski masih baru PPN dari produk PMSE, hingga Juni 2021, negara mampu mengumpulkan PPN senilai Rp2,25 triliun.

Untuk melakukan pemungutan tersebut, dirjen pajak menunjuk 75 perusahaan sebagai pemungut PMSE.

Ke depan masih akan terjadi banyak penyesuaian pajak, mengingat masa pandemi masih terus berlangsung. Pajak sebagai salah satu pendapatan utama negara, perlu untuk terus berbenah.

Tentu saja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara. Namun yang lebih penting adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.