• Tue. Jun 18th, 2024

UBICO News

Portal Berita Akuntansi, Pajak, Keuangan dan Bisnis Terpercaya

Photo by Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/photo/tax-return-form-and-2021-planner-on-pink-surface-6863513/Tarif Pajak Final Atau Tarif Pajak Umum

Tarif pajak UMKM, akhir-akhir ini yang banyak dibicarakan adalah sebesar 0,5% dari omzet, atau yang dikenal dengan istilah PPh final. Namun sebenarnya ada pula pengenaan tarif pajak lainnya, yang disebut dengan tarif umum PPh badan. Keduanya tentu saja memiliki perbedaan. Oleh karenanya Sobat UMKM wajib untuk mengetahuinya, sebab akan menjadi dasar penghitungan kewajiban perpajakan. Yuk, kita simak!

Dasar Hukum dan Tarif Pajak UMKM PPh Final

Tarif pajak UMKM berupa PPh final mengikuti PP Nomor 23 Tahun 2018, yang merupakan pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Kedua PP tersebut menyebutkan batasan omzet usaha untuk kena PPh adalah Rp 4,8 miliar per tahun. Namun untuk tarifnya, pada PP yang terbaru, mengalami penurunan menjadi 0,5%. Sehingga tentu saja lebih meringankan bagi UMKM. Sifat pengenaan PPh dengan menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018, adalah final terhadap omzet orang pribadi atau usaha. Sehingga kemudian disebut sebagai PPh Final.

Ditjen pajak pun menambahkan bahwa untuk melaporkan PPh final, cukup menggunakan pencatatan keuangan sederhana. Karena sekali lagi adanya tarif ini memang untuk membantu UMKM.

Dasar Hukum dan Tarif Pajak UMKM Umum

Nah, kalau tarif pajak UMKM umum atau tarif PPh badan mengikuti tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a. Dalam pasal tersebut menyebutkan untuk pengenaan pajak adalah menggunakan tarif progresif. Maksudnya adalah ketika semakin besar pendapatan, maka tarif pajak yang dikenakan akan semakin besar pula. Mengenai pencatatan keuangan, untuk tarif pajak umum diperlukan pembukuan keuangan yang sudah cukup baik. Hal tersebut perlu dilakukan karena, berkaitan erat dengan penetapan Penghasilan Kena Pajak (PKP).  

Terdapat 4 kelompok wajib pajak untuk tarif progresif tersebut, yaitu: wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dalam negeri, dan badan usaha, dan bentuk usaha tetap. Masing-masing golongan tersebut terdapat tarif tersendiri, sebagai berikut.

PPh Pasal 17 Untuk Orang Pribadi

Tarif PPh umum atau pasal 17, untuk orang pribadi, rincian lapisan PKP, adalah seperti di bawah ini:

  • PKP sampai dengan Rp50 juta, tarifnya 5%
  • PKP di atas Rp 50 juta sampai Rp 250 juta, tarifnya 15%
  • PKP di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta tarifnya 25%
  • PKP di atas Rp 500 juta tarifnya 30%

Tarif Pajak Umum Wajib Pajak Dalam Negeri

Sedangkan tarif PPh pasal 17 untuk wajib pajak badan, rinciannya adalah sebagai berikut. 

  • Pasal 17 ayat 1 UU PPh yakni Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tarifnya sebesar 28%.
  • Pasal 17 ayat 2 UU PPh, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah sebesar 25%.
  • Pasal 17 ayat 2a UU PPh, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang semula berlaku sejak tahun pajak 2010.
  • Pasal 17 ayat 2b UU PPh yaitu Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk PT yang paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Apabila telah memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah. Tarif ini tentu lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a).
  • Pasal 17 ayat 2c UU PPh yakni tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, sebesar 10% dan bersifat final.
  • Pasal 17 ayat 2d UU PPh yakni ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif PPh Pasal 17 Badan Usaha

Bagi Badan Usaha, lapisan pengenaan tarif progresifnya adalah seperti di bawah ini. 

  • Tarif umum pajak penghasilan badan usaha adalah sebesar 28% dari omzet kotor dikurangi biaya-biaya.
  • Apabila memenuhi ketentuan PP No 81 Tahun 2007, maka tarif yang berlaku adalah 25% dari omzet kotor dikurangi biaya-biaya.
  • Untuk omzet dibawah Rp4,8 miliar, maka akan mendapat fasilitas penurunan tarif sebesar 50% sehingga tarif efektifnya adalah 12,5% dari omzet kotor dikurangi biaya-biaya.
  • Tarif Pasal 17 UU PPh Badan ini hanya berlaku untuk tahun pertama. Apabila di tahun tersebut omzetnya tidak mencapai Rp4,8 miliar, maka di tahun berikutnya tarif pajak penghasilan badan mengacu pada PP No 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari omzet kotor.

Tarif PPh Pasal 17 Bentuk Usaha Tetap

Tarif PPh untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), lapisan tarifnya adalah sebagai berikut.

  • Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
  • Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
  • Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
  • Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak.
  • Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.
  • Dengan PP, dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1.

Ringkasan Perbedaan Tarif Pajak UMKM

Sehingga Sobat UMKM, kedua tarif pajak UMKM, yakni PPh final dan umum, memang memiliki perbedaan terutama pada peraturan, dasar pengenaan pajak, tarif yang dikenakan, dan pencatatan keuangan. Ringkasannya adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut.

PPh FinalPPh Umum
PeraturanPP No. 23 Tahun 2018PPh Pasal 17
Tarif0,5% dikalikan dengan omzetProgresif, dibagi menjadi 4 yaitu: orang pribadi, wajib pajak dalam negeri, Badan Usaha, dan Badan Usaha Tetap. 
Dasar pengenaan pajakOmzet Penghasilan kena pajak (PKP)
Pelaporan keuanganPencatatan keuangan sederhana.Pembukuan keuangan yang sistematis. 
Perbedaan Tarif Pajak Final dan Umum

Pilih yang Mana?

Sobat UMKM, dengan adanya dua tarif pajak UMKM tersebut tentu, akan membingungkan. Manakah yang lebih tepat untuk digunakan?

Ditjen Pajak memberikan penjelasan bahwa UMKM bisa menggunakan salah satu tarif tersebut. Namun untuk UMKM yang baru memiliki kewajiban perpajakan, sebaiknya menggunakan tarif PPh final. Karena cara penghitungannya yang lebih mudah. Hal tersebut berlaku untuk UMKM baik orang pribadi maupun badan usaha. Namun ada batasan waktu untuk penghitungan pajak menggunakan tarif PPh final, yakni:

  • Orang pribadi adalah 7 tahun, kemudian berikutnya harus menggunakan tarif PPh Pasal 17 untuk orang pribadi.
  • Koperasi, CV, dan firma adalah 4 tahun, kemudian berikutnya harus menggunakan tarif PPh Pasal 17 untuk badan usaha.
  • PT hanya dapat menggunakannya 3 tahun, kemudian berikutnya harus menggunakan tarif PPh Pasal 17 untuk badan usaha. 

Sehingga Sobat UMKM, daat dikatakan bahwa tarif pajak UMKM PPh final adalah jembatan untuk mempersiapkan tarif PPh pasal 17. Jadi kalau Sobat UMKM sejak awal merasa langsung mantab untuk menggunakan tarif PPh pasal 17, juga tidak masalah. Justru nanti akan mempermudah Sobat UMKM, karena tidak perlu melakukan perubahan pelaporan dan tarif, saat sudah sampai batas waktu. 

Jadi gimana Sobat UMKM? 

Masih bingung mengenai tarif pajak? Silahkan hubungi kami Ubico Accounting & Consulting, atau tinggalkan komentar.

By Wewin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *