• Wed. Apr 24th, 2024

UBICO News

Portal Berita Akuntansi, Pajak, Keuangan dan Bisnis Terpercaya

PPh Pasal 17 UMKM atau Pajak penghasilan pasal 17, adalah salah satu pajak yang harus dipahami oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Alasannya adalah karena pajak ini memang akan menjadi kewajiban bagi UMKM. Tentu saja jika UMKM sudah memenuhi persyaratan tertentu. Maknanya adalah bahwa tidak semua UMKM berkewajiban melaksanakan PPh pasal 17. Namun jika memang persyaratannya terpenuhi, ya harus dilaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pembayaran pajak tentu melibatkan tarif yang beragam. Ya karena PPh pasal 17 memberlakukan tarif progresif, alias makin tinggi penghasilan maka pajaknya juga akan mengalami peningkatan. Mengenai tarif tersebut diatur dalam peraturan perundangan. Jika sudah menyangkut perundangan tentu agak rumit, ditambah tarif yang berlapis. Tentu Sobat UMKM lebih baik jika mengetahui dan memahaminya. Sehingga urusan perpajakan akan menjadi lebih mudah. Maka dari itu, Yuk simak detail mengenai PPh pasal 17 dalam ulasan berikut.

Ketentuan PPh Pasal 17 UMKM

PPh pasal 17 sebenarnya adalah pajak penghasilan yang berlaku untuk orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. UMKM termasuk dalam salah satu kelompok tersebut, karena bentuknya bisa pribadi atau badan. Mengenai regulasi yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). UU tersebut kemudian diganti menjadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Dalam UU HPP dijelaskan secara rinci mengenai besaran tarif pajak penghasilan untuk pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. 

Sebelum melangkah pada tarif untuk setiap kelompok, perlu dipahami mengenai penghasilan kena pajak (PKP). Penghasilan yang disebut PKP inilah yang nantinya akan dikenakan pajak. Untuk memperoleh PKP, cara menghitungnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan komponen pengurang penghasilan bruto dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Jika Sobat UMKM sudah menemukan semua penghasilan bruto, dan bisa menentukan besar PKP, barulah penting mengetahui tarif PPh pasal 17. 

Tarif PPh pasal 17 adalah progresif, maksudnya adalah semakin tinggi penghasilan maka pajak yang dikenakan akan semakin tinggi. Sehingga terdapat beberapa lapisan tarif pajak. Untuk mengetahui tarifnya, maka berikut adalah rincian tarif PPh pasal 17 untuk pribadi dan badan.

PPh Pasal 17 UMKM untuk Orang Pribadi

PPh pasal 17 untuk pribadi tentu saja berlaku untuk UMKM yang termasuk usaha perseorangan. Maksudnya adalah UMKM yang dikelola dengan menggunakan nama pribadi, tidak mendirikan suatu badan. Tentu UMKM yang masuk dalam kriteria ini sangat banyak. Bahkan mungkin UMKM didominasi oleh usaha perseorangan.

Tarif PPh pasal 17 pribadi terdiri dari tiga lapisan yang diatur dalam PPh pasal 17 ayat 1(a). Rinciannya adalah sebagai berikut.

  • Penghasilan sampai Rp 50.000.000, tarif pajaknya 5%
  • Penghasilan di atas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000, tarif pajaknya 15%
  • Penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000, tarif pajaknya 25%
  • Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif pajaknya 30%

Untuk menghitungnya juga menggunakan tahapan, mulai dari tarif terkecil sampai terbesar. Rincian untuk cara menghitungnya bisa Sobat UMKM temukan di sini Cara menghitung PPh Pasal 17 Orang Pribadi, Jangan Salah!

PPh Pasal 17 untuk Badan

PPh pasal 17 untuk badan, juga termasuk untuk UMKM, tentunya yang sudah memiliki badan. Badan bentuknya bisa beragam seperti: Koperasi, Firma, CV, atau PT. Intinya adalah sebuah organisasi usaha yang memiliki kekuatan hukum. Karena memang berbeda strukturnya dengan pribadi, maka tarif pajak penghasilan untuk badan juga berbeda. Berikut adalah beberapa tarif PPh pasal 17 untuk badan, dengan menggunakan dasar peredaran bruto atau omzet.

  • Sampai dengan Rp 4,8 miliar, dikenakan tarif sesuai Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh. Tarifnya adalah PPh Terhutang dihitung 50% x 22% x penghasilan kena pajak atau hanya 11% x penghasilan kena pajak. Lebih rendah 50% dibandingkan PPh pasal 17 ayat 1 (b) UU HPP. Apabila peredaran bruto telah melampaui Rp 4,8 miliar maka tidak bisa menggunakan tarif ini.
  • Antara Rp 4,8 miliar sampai Rp 50 miliar, maka berlaku tarif sesuai Pasal 31E ayat (1) Tipe Kedua UU PPh. Wajib pajak badan dengan peredaran bruto tersebut mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp4,8 miliar. Tarif ini adalah kewajiban, sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak.
  • Lebih dari 50 miliar, maka berlaku PPh pasal 17 ayat (1) b UU HPP, yakni 22% x penghasilan kena pajak, tanpa fasilitas pengurangan tarif. Tarif tersebut berlaku mulai tahun pajak 2022, sesuai pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Perseroan Terbuka dengan Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, perhatikan ini!

Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang memiliki jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu seperti yang disebutkan dalam pasal 65 PP No. 55 Tahun 2022, maka bisa mendapatkan tarif 3% lebih rendah dari 22%, atau tarifnya sebesar 19%. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (2) b UU HPP. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka tarifnya kembali ke poin sebelumnya (PPh pasal 17 ayat 1 (b) UU HPP). 

Nah, ternyata ada pemeringkatannya juga ya Sobat UMKM. Untuk lebih memahaminya, Sobat UMKM bisa simak artikelnya di sini!

Bagaimana dengan PPh final UMKM?

Setelah mengetahui tentang PPh pasal 17 , baik untuk pribadi dan badan, tentu Sobat UMKM ada yang mempertanyakan tentang PPh final. Ya, memang untuk UMKM juga berlaku PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018, dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet per bulan. Untuk UMKM yang menjadi subjek PPh final ini adalah yang memiliki omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun. Hal tersebut berlaku untuk orang pribadi maupun badan.

Namun penerapan PPh tersebut berbatas waktu, baik untuk pribadi maupun badan. Atau dengan kata lain ada batasan waktu UMKM untuk menggunakan PPh final dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Batasannya adalah sebagai berikut:

  • Untuk UMKM wajib pajak orang pribadi batasannya adalah 7 tahun, untuk selanjutnya harus menggunakan PPh pasal 17 orang pribadi.
  • Untuk UMKM yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma, batasannya adalah 4 tahun, untuk selanjutnya harus menggunakan PPh pasal 17 badan. 
  • Untuk UMKM yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), batasannya adalah 3 tahun, untuk selanjutnya harus menggunakan PPh pasal 17 badan.

Nah, karena ada batasan waktunya, maka Sobat UMKM memang perlu untuk memahami PPh pasal 17. Dengan begitu, ketika Sobat UMKM telah habis masa pajak finalnya maka tidak kebingungan menerapkan PPh pasal 17.

Gimana Sobat UMKM? 

Sudah makin tahu kan, mengenai PPh pasal 17 UMKM. Jadi segera tengok omzet bisnis Sobat UMKM. Kalau sudah mencapai batas harus melaksanakan kewajiban perpajakan, segera bayar PPh Final. Kalau sudah habis masa PPh final, maka laksanakan PPh pasal 17. 

Ingin terus update pengetahuan pajak UMKM? Ikuti terus Ubiconews. Karena bakal ada banyak pembahasan, yang bikin Sobat UMKM makin pintar perpajakan.

By Wewin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *