• Sun. Sep 25th, 2022

UBICO News

Portal Berita Akuntansi, Pajak, Keuangan dan Bisnis Terpercaya

Pada artikel sebelumnya, sudah dibahas tentang pajak masukan, pajak keluaran, dan mekanisme pengkreditannya (5 Menit Memahami Pajak Masukan Pajak Keluaran dan Pengkreditannya). Namun pengkreditan tersebut, berlaku dalam kondisi normal, yakni PKP (Pengusaha Kena Pajak) sudah memisahkan antara pajak masukan dan keluaran.

Akan tetapi ada beberapa kondisi khusus atau tidak normal, seperti: PKP mencampurkan pajak masukan dan keluaran, PKP masih baru, dan beberapa hal khusus lainnya. Lalu bagaimana pengkreditan pajaknya?

PKP mencampur pajak masukan

Dalam kasus ini, PKP menyerahkan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN atau dibebaskan, namun PKP tersebut tidak mengetahui atau mencampurkan antara pajak masukan yang atas penyerahannya dibebaskan atau tidak terutang dengan yang terutang PPN.

Jika yang terjadi demikian, maka pedoman pengkreditan PPN-nya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

Sehingga pengkreditan pajak masukannya dapat dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan, berikut.

P = PM x Z

Keterangan:

P adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan.

PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP (Jasa Kena Pajak).

Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

Pengkreditan pajak masukan tersebut harus sama masa perolehan barang atau jasa kena pajak, sesuai dengan SPT masa PPN bulan tersebut (bulan saat diperolehnya barang atau jasa kena pajak).

Perhatikan perlakuan di akhir tahun!

Kemudian pada akhir tahun buku, setelah diketahui total penyerahan sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN, PKP melakukan penghitungan kembali pajak masukan berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagai berikut:

Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun:

P’ = PM/T x Z’

Keterangan:

P’ adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku.

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP dengan ketentuan seperti berikut:

untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun dan untuk BKP selain tanah dan bangunan dan JKP adalah 4 (empat) tahun;

Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang:

P’ = PM x Z’

Keterangan:

P’ adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku.

PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP,

Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

PKP dengan Omzet Kurang dari Rp1,8 Miliar

PKP dengan kondisi demikian, dapat merujuk pada PMK 74. Dalam PMK tersebut diatur, bahwa yang dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan adalah:

  • mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1,8 miiliar untuk setiap 1 (satu) tahun buku; atau
  • Wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP.

Kemudian pasal 2 PMK 74, menyebutkan besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah:

  • 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan JKP, sehingga PPN yang dibayar sebesar 4% dari DPP; atau
  • 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan BKP, sehingga PPN yang dibayar sebesar 3% dari DPP.

Perlu diperhatikan, bahwa PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP sebagai biaya untuk penghitungan pajak penghasilan.

Lalu kalau sudah melampaui Rp 1,8 miliar?

Maka mulai periode berikutnya setelah melebihi Rp 1,8 miliar, pedoman pengkreditan pajak sudah tidak berlaku lagi.

Sebagai tambahan pedoman pengkreditan berdasarkan PMK 74 adalah pilihan. Maknanya, PKP dengan omzet di bawah 1,8 miliar dapat pula menggunakan mekanisme pengkreditan PKPM secara normal berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang PPN.

Pengkreditan Pajak Masukan PKP Tertentu

Selain yang telah disebutkan, PMK 74 juga mengatur pedoman pengkreditan PPN untuk PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Pengkreditan Pajak Masukan Penyerahan Kendaraan Bekas

Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bekas adalah 90% sehingga PPN yang disetorkan ke kas negara sebesar 1% dari harga jual kendaraan bekas.

Pengkreditan Pajak Masukan Penyerahan Emas

Sedangkan besarnya pajak masukan atas penyerahan emas ditentukan sebesar 80% sehingga PPN yang disetorkan ke kas negara sebesar 2% dari harga jual emas.

Untuk penjualan emas, sudah ada peraturan terbaru yakni PMK Nomor 30/PMK.03/2014, akan tetapi tarifnya tetap sama.

Jadi sudahkah anda membayar pajak?

Leave a Reply

Your email address will not be published.