• Tue. Jun 18th, 2024

UBICO News

Portal Berita Akuntansi, Pajak, Keuangan dan Bisnis Terpercaya

Menghitung Pajak UMKM

Menghitung Pajak UMKM, tentu menjadi kewajiban setiap UMKM. Bukan hal yang mudah untuk menghitung pajak, namun bukan berarti terlalu sulit untuk dilakukan. Bisa menghitung pajak bagi UMKM sangat penting, karena dipergunakan untuk mengetahui kewajiban pajak. Sehingga sebagai wajib pajak, Sobat UMKM tidak hanya menunggu petugas pajak datang, namun secara aktif mengetahui kewajiban pajak. Jadi gimana nih Sobat UMKM? Sudah siapkah menghitung pajak bisnismu?

Menghitung Pajak UMKM, Simak Peraturan Berikut!

Menghitung pajak UMKM tentu saja harus mengikuti tarif pajak yang berlaku. Peraturan mengenai pengenaan pajak untuk UMKM, diatur dalam PP 55/2022. Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa PPh (pajak penghasilan) final sebesar 0,5%, dikenakan kepada UMKM dengan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah omzet yang sudah lebih dari Rp 500 juta, dengan dasar pengenaan pajak (DPP) dihitung dari selisih omzet yang diterima dikurangi dengan Rp 500 juta. Sehingga jika omzet bisnis Sobat UMKM belum melampaui Rp 500 juta, maka tidak ada kewajiban untuk membayar PPh final. 

Mengenai pengenaan PPh final sebesar 0,5%, adalah merupakan keringanan yang diberikan oleh Dirjen Pajak. Dikatakan demikian, karena sebelumnya besaran pajak yang dikenakan adalah 1%. Keringanan atau insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. Serta tentunya bagi Sobat UMKM, cukup meringankan karena omzet yang tidak terkena pajak akan bertambah, dan bisa dipergunakan untuk mengembangkan bisnis. Jika sudah demikian UMKM bisa segera naik kelas.

Ok, setelah Sobat UMKM mengetahui peraturan tarif PPh final untuk UMKM, maka kemudian barulah bisa menghitung pajak yang bakal menjadi kewajiban.

Alur Menghitung Pajak UMKM

Guna memenuhi kewajiban sesuai PP 55/2022, Sobat UMKM tidak bisa serta-merta menghitung pajak UMKM. Namun ada prosedur untuk memperoleh sumber data untuk menghitung kewajiban pajak. Berikut adalah beberapa hal yang bisa disebut alur untuk menghitung pajak pada bisnis UMKM.  

  1. Membuat pencatatan keuangan, bisa yang sederhana atau yang cukup kompleks. Namun untuk UMKM catatan keuangan sederhana sudah mencukupi. Dari catatan keuangan ini, Sobat UMKM bisa mengetahui posisi keuangan bisnis, terutama omzet.  
  2. Menghitung omzet per bulan. Setelah Sobat UMKM melakukan pencatatan keuangan sederhana setiap hari, maka hitung jumlah omzet per bulan. Dari sinilah Sobat UMKM akan mendapatkan informasi, sudah wajib membayar PPh atau belum. Karena memang pengenaan PPh sebesar 0,5% dikenakan pada omzet yang telah melampaui Rp 500 juta. 
  3. Jika sudah melampaui Rp 500 juta, maka tentu saja Sobat UMKM sudah wajib untuk membayar PPh. 
  4. Kewajiban membayar PPh bisa diserahkan per bulan atau langsung setahun. Caranya adalah tarif sebesar 0,5% dikalikan dengan omzet pada bulan yang telah melampaui jumlah Rp 500 juta.

Untuk lebih memahami mengenai alur penghitungan pajak UMKM, maka berikutnya disajikan contoh mengenai PPh final untuk UMKM.

Contoh meghitung pajak UMKM

Ibu Ani selama tahun 2023, membuat catatan sederhana atas operasional bisnisnya. Dari hasil pencatatan yang dilakukannya, diketahui bahwa Ibu Ani sudah wajib untuk membayar PPh final. Berikut adalah rangkuman omzet bisnis Bu Ani per bulan di tahun 2022.

  1. Januari Rp 100.000.000
  2. Februari Rp 150.000.000
  3. Maret Rp 250.000.000
  4. April Rp 100.000.000
  5. Mei Rp 220.000.000
  6. Juni Rp 200.000.000
  7. Juli Rp 300.000.000
  8. Agustus Rp 150.000.000
  9. September Rp 200.000.000
  10. Oktober Rp 230.000.000
  11. November Rp 250.000.000
  12. Desember Rp 200.000.000

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut. 

NoBulanPeredaran Usaha/Omzet (Rp)Peredaran/Omzet Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)Peredaran Usaha/Omzet Kena Pajak (Rp)Pajak Penghasilan Final (Rp)
1Januari100.000.00000
2Februari150.000.00000
3Maret250.000.000500.000.00000
4April100.000.000100.000.000500.000
5Mei220.000.000220.000.0001.100.000
6Juni200.000.000200.000.0001.000.000
7Juli300.000.000300.000.0001.500.000
8Agustus150.000.000150.000.000750.000
9September200.000.000200.000.0001.000.000
10Oktober230.000.000230.000.0001.150.000
11November250.000.000250.000.0001.250.000
12Desember200.000.000200.000.0001.000.000
Jumlah Omzet2.350.000.000Jumlah Pajak9.250.000

Dari hasil penghitungan tersebut, maka diketahui jumlah omzet Ibu Ani adalah Rp 2.350.000.000. Sehingga PPh final yang harus dibayarkan sejumlah Rp 9.250.000.

Bayar Sendiri atau Dipotong, Pahami Cara Pembayarannya!

Setelah menghitung pajak UMKM, maka berikutnya yang perlu Sobat UMKM lakukan adalah membayar PPh final. Untuk membayar PPh final ini ketentuannya mengikuti PPh pasal 4 ayat 2. Di dalamnya disebutkan bahwa PPh final dapat dibayar sendiri atau dipotong. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Jenis PembayaranPemberi PenghasilanKode BillingBatas waktu pembayaranBatas waktu pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan)
Kode Jenis PajakJenis Setoran
Bayar sendiriBukan pemotong atau pemungut pajak411128 (PPh Final)420 (Final UMKM bayar sendiri)Tanggal 15 bulan berikutnya.Tanggal 20 bulan berikutnya
DipotongPemotong atau pemungut pajak411128 (PPh Final)423 (Final UMKM pemotongan atau pungutan)Tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali ditetapkan oleh menteri keuangan.Tanggal 20 bulan berikutnya, dengan memberikan bukti potong PPh final Pasal 4 ayat 2 kepada wajib pajak UMKM.

Sehingga mengenai PPh final UMKM, dibayar sendiri atau dipotong, tergantung pada pemberi pendapatan. Bagi pemberi pendapatan bukan pemotong atau pemungut pajak, maka Sobat UMKM membayar sendiri. Sedangkan jika pemberi pendapatan adalah pemotong atau pemungut pajak, maka PPh final akan dipotong. Untuk pembayaran pajaknya diberikan kepada pemotong, sedangkan Sobat UMKM hanya perlu menyerahkan lampiran bukti pemotongan PPh Final pada saat melaporkan SPT.

Siapa pemotong atau pemungut PPh final pasal 4 ayat 2?

Sobat UMKM, setelah menghitung pajak UMKM, dan kemudian mengetahui cara pembayarannya, maka perlu pula untuk memahami pemberi pendapatan. Sesuai ulasan sebelumnya pemberi pendapatan, akan memengaruhi cara pembayaran pajak. Kalau bayar sendiri, tentu saja Sobat UMKM lah yang membayarkan pajaknya. Namun jika pemberi pendapatan adalah pemotong atau pemungut pajak, maka Sobat UMKM menitipkan pembayaran pajak kepada mereka.

Lalu siapa sih pemotong atau pemungut PPh Final?

Pemotong atau pemungut PPh final adalah wajib pajak badan diantaranya: korporasi, penyelenggara kegiatan, dan otoritas bursa yang ditunjuk untuk memotong atau memungut pajak. 

Nah, gimana Sobat UMKM? Mudah bukan untuk menghitung pajak UMKM. Cara pembayarannya pun tidak rumit, dan bisa dilakukan dengan online. 

Apa masih bingung? Kalau masih ragu, bimbang, dan bingung, Sobat UMKM bisa bertanya banyak hal mengenai pajak UMKM, di kolom komentar. Jadi jangan ragu bertanya, mari belajar bersama!

By Wewin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *