• Tue. Sep 20th, 2022

UBICO News

Portal Berita Akuntansi, Pajak, Keuangan dan Bisnis Terpercaya

Mencoba Berbaik Sangka Pada PPN Sembako Dan Pendidikan

Wacana pengenaan PPN untuk sembako (barang kebutuhan pokok) memang menarik untuk dikaji. Sekilas memang sangat membebani. Apalagi mengingat kini keadaan belum pulih, akibat covid-19.

“Rencananya untuk PPN Sembako adalah sebesar 12%, sedangkan untuk pendidikan masih belum ditetapkan”

Namun, ada sebuah fakta menarik, bahwa banyak masyarakat Indonesia, yang mengkonsumsi barang impor. Serta ada pula yang pendidikannya sangat mahal, padahal masih setara sekolah dasar (SD). Kalau sudah demikian tentu saja harganya berlipat-lipat, dari yang normal.

Kondisi yang demikian tentu menciptakan kesenjangan luar biasa. Maka pajak adalah salah satu solusi untuk menciptakan keseimbangan. Sembako kelas tinggi (biasanya impor) dan pendidikan yang memang dikomersialisasi, rencananya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Apakah semua sembako kena PPN?

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, menjelaskan lewat instagramnya (14 juni 2021), bahwa sembako tertentu saja yang bakal dikenakan PPN.

Contoh barang yang masuk dalam kategori tersebut, adalah daging sapi import yang hanya dinikmati kalangan menengah atas. Sebut saja ada daging sapi: wagyu, kobe dan masih banyak lainnya. Jenis-jenis tersebut, harganya berlipat-lipat dari sapi lokal.

Sedangkan untuk bahan kebutuhan pokok yang ada di pasar tradisional, tidak dikenakan PPN. Hal tersebut dikarenakan, bahan yang dijual di sana, dibutuhkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, dari semua golongan.

Lalu bagaimana dengan PPN pendidikan?

Pendidikan dengan kategori mewah atau dikomersialisasi, rencananya juga akan dikenakan PPN. Pendidikan yang dikomersialisasi, salah satu contohnya adalah bimbingan belajar. Seperti yang banyak diketahui bimbingan belajar memang menetapkan biaya yang tinggi, dan sengaja mencari keuntungan.

Selain itu ada pula sekolah-sekolah dengan biaya yang sangat mahal. Golongan inilah yang rencananya akan dikenakan PPN.

Namun, baik DPR maupun Menteri Pendidikan, masih melakukan kaji ulang mengenai rencana tersebut (CNN Indonesia, 15 Juni 2021).

PPN dan upaya pengurangan kesenjangan di masyarakat

Sebenarnya memang akan selalu ada tujuan baik dalam penetapan pajak. Dalam hal ini, Sri Mulyani menegaskan dalam instagramnya (14 Juni 2021), pemerintah akan tetap memberikan subsidi bagi rakyat miskin. Subsidi tersebut, diantaranya: vaksin gratis, bantuan UMKM, serta kuota gratis untuk siswa dan mahasiswa.

Harapan beliau memang PPN atas kedua objek tersebut, akan menjadi sarana subsidi silang.

Kekhawatiran dampak pengenaan PPN sembako dan pendidikan

Namun tentu saja ada kekhawatiran di kalangan rakyat.

Dampak dari penetapan PPN tersebut akan mempengaruhi daya beli. Pertama-tama harga kebutuhan pokok akan meningkat, kemudian terjadi inflasi. Selanjutnya sekali lagi akan terjadi krisis sehubungan dengan ekonomi.

Jika demikian yang menderita dampak terburuk adalah masyarakat kelas bawah. Sudahlah terkena badai covid, krisis karena dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dan pendidikan, mengancam di depan mata.

Tetapi semuanya masih dalam tahapan kajian. Banyak pro kontra, yang perlu untuk dibahas dan ditemukan jalan yang terbaik.

Kita tunggu saja, bagaimana jalan PPN kebutuhan pokok dan pendidikan ini. Semoga memang menjadi solusi terbaik dalam menjembatani kesenjangan di Indonesia. Seperti harapan Ibu Sri Mulyani Indrawati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.