• Tue. Sep 20th, 2022

UBICO News

Portal Berita Akuntansi, Pajak, Keuangan dan Bisnis Terpercaya

Pajak pertambahan nilai (PPN) memang salah satu jenis pajak yang akrab dengan keseharian setiap orang. Setiap orang bahkan yang tidak berstatus sebagai wajib pajak, tentu pernah membayar PPN. Contoh paling sederhana, adalah terkena PPN saat membeli barang di supermarket.

Ada banyak istilah dalam PPN, namun tarif PPN masih 10%. Akan tetapi ada rencana ke depan, bahwa PPN bakal dikenakan sistem multitarif, dengan alasan untuk mengedepankan keadilan.

Dua istilah PPN yang bakal dibahas dalam artikel kali ini, adalah pengecualian PPN dan fasilitas PPN.  

Pengecualian PPN

Pada dasarnya semua barang yang dikonsumsi oleh seseorang kena PPN. Namun apakah kita memang membayar untuk itu semua?

Ternyata tidak, ada beberapa barang yang tidak dikenakan PPN. Itulah yang disebut dengan pengecualian PPN.

Untuk pengecualian PPN ini, menganut yang disebut negative list. Maksudnya adalah semua barang dianggap merupakan objek dari PPN, kecuali barang tertentu dengan alasan tertentu.

Lalu barang apa sajakah yang tidak dikenakan PPN?

Berdasarkan peraturan yang berlaku untuk PPN saat ini, barang yang termasuk tidak kena PPN diantaranya:

  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
  2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
  4. Uang, emas batangan, serta surat berharga.

Mengenai barang yang dikenakan PPN, bisa terus mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kondisi. Oleh sebab itu beberapa waktu lalu ada wacana untuk mengenakan PPN pada beberapa barang kebutuhan pokok.

Alasan paling kuat adalah karena, ada barang kebutuha pokok yang termasuk barang mewah. Seperti daging wagyu yang harganya cukup mahal dan hanya dikonsumsi kalangan tertentu.

Fasilitas PPN

Disebut fasilitas karena memang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Ada tiga fasilitas PPN diantaranya: PPN tidak dipungut dan dibebaskan, PPN ditanggung pemerintah (DTP), dan PPN 0%.

Fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan diatur dalam Pasal 16B UU PPN. Sesuai namanya, wajib pajak tidak perlu membayar PPN ini. Perbedaan keduanya adalah pada perlakuan pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK). Pada PPN tidak dipungut, PK tetap terutang namun tidak dipungut. Sedangkan pada PPN dibebaskan, PK dianggap tidaka ada.

Fasilitas PPN DTP, tetap dicatat PK dan PM nya. Namun untuk pembayarannya ditanggung oleh pemerintah. Pembayarannya dilakukan dengan menggunakan APBN. Mengenai fasilitas ini, tidak diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan. Fasilitas ketiga adalah PPN 0%. Fasilitas ini dikenakan pada barang yang diekspor. Penerapan ini bukan merupakan pilihan, namun kewajiban terutama untuk negara yang menganut prinsip destinasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.