• Tue. Sep 20th, 2022

UBICO News

Portal Berita Akuntansi, Pajak, Keuangan dan Bisnis Terpercaya

5 Hal Yang Harus Diketahui Tentang Transfer Pricing Dalam Perpajakan

Transfer Pricing adalah istilah yang dikenal dalam bidang perpajakan, akuntansi, keuangan hingga hukum. Sebab transfer pricing meski sekilas jika diartikan adalah pemindahan harga, ternyata mencakup banyak bidang. Serta dilakukan secara internasional.

Dalam artikel ini, transfer pricing, akan dibahas lebih cenderung pada bidang perpajakan. Karena ranah ini cukup rumit, dan terus mengalami perkembangan.  

1.Makna Transfer Pricing

Transfer pricing, dapat dimaknai secara umum, positif maupun negatif.

Makna secara umum adalah suatu metode atau teknik yang dilakukan untuk penjualan atau pengalihan aset serta jasa dalam suatu grup perusahaan. Grup tersebut, bisa dalam suatu negara, bisa pula banyak negara (seperti pada perusahaan multinasional).

Sedangkan makna positifnya adalah upaya untuk mewujudkan efisiensi harga, dalam sebuah perusahaan, dengan beberapa unit usaha.

Untuk makna negatifnya adalah upaya untuk mengalihkan laba perusahaan, dari negara yang berpajak tinggi, ke negara dengan pajak rendah. Tentu saja untuk makna ini, erat hubungannya dengan bidang perpajakan.

2.Tujuan Transfer Pricing

Transfer pricing dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan sebagai berikut:

  • Peningkatan efisiensi perusahaan
  • Mewujudkan sinergi antara perusahaan dengan pemegang saham
  • Melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas
  • Memaksimalkan laba dari sebuah perusahaan yang terdiri atas banyak unit usaha, baik nasional maupun multinasional.
  • Pada perusahaan tertentu, dipergunakan sebagai sarana untuk tax avoidance (penghindaran pajak), dengan tujuan memperkecil biaya pajak.

3.Masalah Seputar Transfer Pricing

Transfer pricing dalam bidang perpajakan, memungkinkan timbulnya dua masalah, yaitu penghindaran pajak dan pengenaan pajak berganda.

Penghindaran pajak seperti telah disebutkan pada tujuan transfer pricing, dilakukan dengan memindahkan perolehan laba pada negara dengan pajak rendah. Tentu saja negara yang menjadi tujuannya adalah: negara dengan tarif pajak rendah, banyak informasi rahasia, dan banyak celah untuk dimanfaatkan. Tentu saja hal ini akan merugikan negara, terutama sehubungan penerimaan pajak.

Pengenaan pajak berganda, adalah kondisi saat sebuah perusahaan multinasional, dikenakan pajak di beberapa negara akibat transfer pricing. Situasi demikian tentu saja akan merugikan perusahaan.  

4.International Tax Transfer Pricing Regime

Karena kemungkinan dua permasalahan tersebut, maka terdapat perjanjian bilateral atau multirateral, mengenai transfer pricing.

Salah satu yang banyak dianut, dan berlaku secara internasional adalah yang disebut International Tax Transfer Pricing Regime. Rejim tersebut adalah bentukan OECD dan UN, yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia, namun juga tidak mengikat.

Dalam International Tax Transfer Pricing Regime, diatur mengenai mekanisme transfer pricing baik secara bilateral maupun multilateral.

International Tax Transfer Pricing Regime adalah upaya untuk mewujudkan hasil yang fair antara negara sebagai pemungut pajak, dan perusahaan sebagai wajib pajak.  

5.Transfer Pricing Di Indonesia

Di Indonesia mengenai transfer pricing diatur dalam setidaknya 3 peraturan.

Pertama adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Kedua adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalamnya dijelaskan mengenai arm’s length principle yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Itulah lima hal mengenai tranfer pricing sehubungan dengan perpajakan. Apakah anda masih membutuhkan hal lain mengenai transfer pricing? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.